Akibat Covid-19, UN 2021 Ditiadakan dan Mekanisme Pelaksanaan Ujian di Masa Pandemi

Nadiem Anwar Makarim, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan bahwa Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan.

Akibat Covid-19, UN 2021 Ditiadakan dan Mekanisme Pelaksanaan Ujian di Masa Pandemi
Apakah Ujian Nasional Perlu Ada?, foto: dok. Youtube @KokBisa?

Bitjournal.id—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, belum lama ini mengeluarkan surat edaran menteri yang berisikan bahwa kebijakan Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 untuk ditiadakan.

Surat edaran tersebut diketahui ditujukan bagi gubernur, bupati, dan walikota demi mencegah penyebaran virus Covid-19. Di sisi lain, langkah rensponsif itu juga dilakukan karena angka penambahan kasus belum juga menunjukkan tren penurunan di setiap daerah. Akibatnya, lembaga perguruan tinggi pun harus menghapus aspek penilaian seperti UN, dalam seleksi masuk mahasiswa baru.

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021

foto: doc.https://jdih.kemdikbud.go.id/.

Lalu parameter apa yang akan digunakan guna menentukan kelulusan peserta didik?

Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa peserta didik akan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila telah memenuhi 3 aspek penilaian, yaitu:

  1. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester
  2. Memperoleh nilai sikap/karakter dengan indeks penilaian minimal baik
  3. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan

Ujian yang dimaksud adalah dalam bentuk portofolio, penugasan, tes secara luring atau daring, dan bentuk penilaian lain yang ditetapkan oleh sekolah. Selain itu, siswa juga dapat mengikuti ujian kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bentuk ujian dan aspek penilaian tersebut, juga akan diberlakukan untuk ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan, baik untuk program Paket A, program Paket B, dan Program Paket C.

Mekanisme penilaian kenaikan kelas

Kemudian untuk pelaksanaan penilaian kenaikan kelas, akan menggunakan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang fleksibel, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

Bentuk pelaksaan UAS sama halnya dengan pelaksanaan ujian di saat pandemi, seperti portofolio, penugasan, tes secara luring atau daring, dan bentuk penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Kebijakan selanjutnya yakni mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Jika melihat peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Setiap daerah tetap menjalankan mekanisme PPDB daring.

Nadiem juga menghimbau kepada pihak terkait untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, sebagaimana telah diatur pemerintah. Yakni mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.

Editor: Wahyu Eko S.