Dampak Covid-19: Pemerintah Perlu Fokus dalam Pengembangan Desa Wisata

Inovasi pariwisata Indonesia kembali terhambat oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah perpanjangan PPKM dari 25 Januari-8 Februari 2021.

Dampak Covid-19:  Pemerintah Perlu Fokus dalam Pengembangan Desa Wisata
Wisata Bali. Foto: dok.pribadi

Bitjournal.id--Di pengawal tahun 2021, masyarakat kembali diingatkan dengan janji kebangkitan pariwisata Indonesia di masa pandemi Covid-19. Namun nyatanya, janji dibukanya kembali sektor pariwisata di tahun 2021 belum membuahkan hasil yang maksimal.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) melalui lansiran Kompas, telah mencanangkan bahwa tahun 2021 menjadi tahun kebangkitan pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19. Seperti yang diketahui, bahwa pandemi Covid-19 telah membuat sektor pariwisata menjadi lumpuh. Kerugian dicapai amat besar, terlebih saat ini hanya mengandalkan wisatawan domestik saja.

Sejak berhentinya PSBB pada pertengahan tahun 2020 lalu, masyarakat pun seolah mendapat angin segar. Karena sudah sekian lama berada di dalam zona mereka masing-masing.

Sejenak tempat pariwisata kembali diburu dan seolah telah menemukan oase yang hilang. Beberapa biro perjalanan wisata mulai kembali beroperasi, jasa foto mulai kembali dicari, dan lokasi wisata kembali dibuka. Tentu saja, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M yakni, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

Angka kenaikan tujuan wisata di setiap daerah pun meningkat, namun hal itu justru beriringan dengan melonjaknya angka positif Covid-19. Menyikapi hal tersebut, pemerintah kembali menerapkan kebijakan baru dengan memperpanjang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 25 Januari- 8 Februari 2021. Maka, tak sedikit dari masyarakat pun kembali mengurungkan keberangkatan untuk berlibur ke berbagai tempat.

Sebut saja pulau Dewata Bali, yang memberlakukan kebijakan untuk setiap kunjungan masuk harus dilengkapi dengan surat hasil tes rapid Antigen atau Swab. Banyak masyarakat menyayangkan, karena harga untuk sekali tes saja dapat mencapai Rp500.000.

Setelah pulau Dewata, disusul juga beberapa kota yang menerapkan kebijakan dalam hal penggunaan transportasi umum. Yakni, setiap keberangkatan masyarakat harus menyertakan surat keterangan negatif Covid-19.

Lagi, sektor pariwisata kembali kerdil. Untuk itu pemerintah perlu inovasi pariwisata baru untuk memecah kejenuhan tersebut. Dalam upaya menangani silang sengkarut dampak Covid-19, Kemenparekraf akhirnya menggelontorkan dana hibah sebesar Rp3,3 triliun bagi pelaku usaha hotel, restoran, maupun Pemda setempat. Namun hingga kini, upaya itu masih belum terasa bagi pelaku pariwisata cilik.

Dana hibah tak cukup untuk mengakomodasi dampak Covid-19 yang begitu besar, namun diperlukan pendekatan lain untuk mendorong kreativitas di masa paceklik. Walau bukan barang baru, penekanan dalam pengembangan potensi desa setidaknya bisa dilakukan. Seperti yang diusulkan oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.

Dengan terus fokus pada pengembangan pariwisata desa, yang kaya akan seni, adat, dan budaya masyarakat bisa bertahan. Setidaknya dengan begitu masyarakat mampu mengolah secara mandiri iklim perekonomian masing-masing dengan ditunjang dana hibah tersebut.