Dampak Ketahanan Pangan: Indonesia Waspada Bayi Stunting

Permasalahan pangan muncul sebagai akibat dari tingginya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Beberapa di antaranya yaitu kemiskinan, kelaparan dan gizi buruk. Diperlukan peran serta pemerintah untuk segera membenahi masalah tersebut.

Dampak Ketahanan Pangan: Indonesia Waspada Bayi Stunting
Rumah di Bantaran Kali Jakarta, foto: dok. Statistik Jakarta

Bitjournal.id--Jumlah penduduk yang besar selalu menuntut ketersediaan sumber pangan. Pada tahun 2050, populasi global diperkirakan akan mencapai 10 miliar. Ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dengan pertambahan produksi pangan akan menimbulkan berbagai permasalahan.

Satu di antara masalah-masalah tersebut adalah kemiskinan. Secara umum, angka kemiskinan nasional periode 2006-2020 memang mengalami penurunan. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,42 juta orang atau sebesar 9,78 persen. Jumlah ini meningkat 1,63 juta orang apabila dibandingkan dengan September 2019.  Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kenaikan yaitu tingginya harga kebutuhan pokok, meningkatnya harga bahan bakar minyak, serta akibat adanya Covid-19.

Baca juga: Penetrasi Internet, Wilayah Rural dan Rural-Urban Butuh Perhatian

Pada periode ini, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 1,3 juta orang atau setara dengan 0,82 persen. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan naik sebesar 333,9 ribu orang, setara dengan 0,22 persen.

Persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 20,34 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,81 persen. Meski demikian, sebagian besar penduduk masih berada di Pulau Jawa, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah asa di Pulau Kalimantan.

Selain kemiskinan, masih banyak kelompok masyarakat yang mengalami kelaparan. Untuk mengukur tingkat kelaparan di Indonesia, dapat dilihat dari Indeks Kelaparan Global (IKG) yang dikembangkan oleh International Food Policy Research Institute, di mana pada tahun 2020 Indonesia menempati urutan ke-70 dari 107 negara dengan skor 19.1.

Ada lima kategori yang dipakai IKG yaitu, tingkat kelaparan kategori rendah dengan skor kurang dari 9.9, kemudian tingkat moderat (skor 10-19.9), tingkat serius (skor 20-34.9), tingkat mengkhawatirkan (skor 35-49,9), dan di terbawah ada tingkat sangat mengkhawatirkan (skor lebih dari 50).

Sudah seharusnya Indonesia mengikuti jejak Brasil dan Cina yang mampu menurunkan indeks kelaparan secara tajam. Keberhasilan Brasil dalam menekan angka kelaparan tidak terlepas dari Program Zero Hunger yang diluncurkan oleh Presiden Lula pada tahun 2003. Melalui program tersebut, pada tahun 2010 Brasil mampu menurunkan 50% angka kelaparan dan kemiskinan.

Anak-anak Penderita Kelaparan, foto: dok. https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/

Akibat dari tingginya angka kemiskinan dan kelaparan, banyak anak-anak negeri ini yang mengalami gizi buruk. Gizi buruk adalah salah satu hal yang menjadi masalah global, bukan hanya di Indonesia saja. Pemenuhan gizi yang tidak tercukupi, baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir dapat menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan pada ibu maupun bayinya. Salah satu gangguan kesehatan yang berdampak pada bayi yaitu stunting atau tubuh pendek akibat kurang gizi kronik.

Stunting terjadi akibat kekurangan gizi pada saat 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kekurangan gizi ini bersifat permanen dan sulit diperbaiki. Stunting akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dan status kesehatan pada saat dewasa. Salah satu cara mencegah stunting yaitu dengan pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan pada ibu hamil.

Data Kantor Staf Presiden (KSP) menyebutkan ada sebanyak 48,4% stunting terjadi pada balita di keluarga yang masuk 20% masyarakat termiskin, dan 29% stunting ada pada 20% masyarakat kaya. Permasalahan stunting bukan hanya terjadi di pedesaan, namun juga dapat terjadi pada penduduk kota. Ada 42,1% kasus stunting di pedesaan dan 32,5% di perkotaan.

Sementara itu, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, ada sebanyak 37,2% atau 4 dari 10 anak Indonesia mengalami stunting. Per 2017, prevalensi stunting turun menjadi 29,6%. Saat ini, diperkirakan jumlah penderita stunting di Indonesia sekitar 9 juta anak.

Gizi Buruk, foto: dok. https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/

Untuk itu, pemerintah diharapkan untuk sesegera mungkin memeratakan pembangunan nasional. Pembangunan yang belum merata menyebabkan sulitnya proses distribusi pangan ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil IKP tahun 2019 menunjukkan bahwa wilayah Indonesia bagian barat memiliki nilai IKP lebih baik dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian tengah maupun timur.

Harga kebutuhan pangan di wilayah Indonesia bagian timur jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan wilayah bagian barat. Penyebabnya yaitu akses wilayah dan biaya transportasi yang tinggi. Akibatnya, daya beli masyarakat menjadi rendah.

Selain pemerataan infrastruktur, pola pikir masyarakat mengenai bahan pangan pokok juga perlu diubah. Untuk mencapai ketahanan pangan nasional, dibutuhkan adanya pemberagaman bahan pangan pokok. Masyarakat sudah seharusnya tidak bergantung pada padi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sebagai negara yang subur, ada berbagai macam sumber karbohidrat selain padi yang tumbuh di wilayah Indonesia, di antaranya yaitu singkong, jagung, umbi, sorgum, kentang, dan sagu.

Melihat keterbatasan lahan untuk menanam padi, akan sangat sulit jika masyarakat terus beranggapan bahwa makanan pokok orang Indonesia adalah nasi. Apabila masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya lokal dengan baik, maka tidak akan ada lagi kasus kemiskinan dan kelaparan. Selain itu, angka impor beras juga dapat ditekan.

Editor: Wahyu Eko S.