Larangan Mudik 2021 di Musim Pandemi Bukti Kebijakan Pemerintah Tak Pernah Evaluasi

Sudah setahun lebih bencana Covid-19 melanda, namun kabar baik mengenai kapan penyakit ini berakhir tak kunjung datang. Alih-alih untuk meredakan kepanikan masyarakat, kabar vaksin pun jadi harapan untuk mencegah virus berkembang dengan segala kampanye prokes yang mulai bosan didengar.

Larangan Mudik 2021 di Musim Pandemi Bukti Kebijakan Pemerintah Tak Pernah Evaluasi
Ilustrasi momen mudik lebaran, foto: dok. PikiranRakyat

Bitjournal.id--Sudah setahun lebih bencana Covid-19 melanda, namun kabar baik mengenai kapan penyakit ini berakhir tak kunjung datang. Alih-alih untuk meredakan kepanikan masyarakat, kabar vaksin pun jadi harapan untuk mencegah virus berkembang dengan segala kampanye prokes yang mulai bosan didengar.

Lebih dari itu iklim ekonomi pun kembali memburuk. Di bulan Ramadhan ini misalnya, lagi-lagi pemerintah mengeluarkan kebijakan kontroversial. Melarang mudik namun tetap membuka keran wisata. Hal lantas dinilai para pakar merupakan ketidakkonsistenan pemerintah mulai kronis.

Jika dilogika, memang benar kebijakan membuka keran wisata lokal adalah kunci mempertahankan ekonomi. Tapi tetap saja, selalu ada kesempatan tertularnya virus yang tak kenal waktu.

Kabar pelarangan mudik di tahun 2021 ini tersiar mulai dari 6-17 Mei. Mendengar hal tersebut publik pun mulai bosan, bahkan bisa dibilang dari kacamata orang marginal pun kepercayaan terhadap pemerintah mulai turun drastis.

Jika ditanya apa buktinya? Memang penulis tidak memiliki banyak bukti riset seperti layaknya orang terpelajar yang selalu menampilkan survey kuisioner yang menghabiskan banyak dana.

Baca juga: Riset Baru: Walau Sembuh dari COVID-19, Ada Kemungkinan Bisa Terjangkit Gangguan Kejiwaan

Namun secara sempit penulis utarakan, banyak di kabar berita mainstream tingkat optimisme masyarakat kian surut melihat kinerja kebijakan yang dikeluarkan. Siapa yang paling terdampak dari kebijakan itu, tentu pertanyaan tersebut akan tegas dijawab oleh mereka yang bergerak di bisnis moda transportasi, hotel, hingga ekonomi cilik yang berada di sekitarnya.

Belajar dari tahun sebelumnya, walau kebijakan pelarangan mudik itu sukses dijalankan nyatanya angka kenaikan Covid pasca larangan mudik meningkat tajam. Pada saat Agus Pambagio selaku pakar kebijakan publik di sesi serial Mata Najwa ditodong pertanyaan "efektifkah pelarang mudik?" oleh wrtawan kawakan tersebut, pun tegas dijawab "Tidak!"

Agus berpendapat bahwa pola masyarakat sudah apatis dengan virus Covid-19. Agus membuktikan dari pengamatannya selama prokes dikampanyekan secara masif, tak sedikit masyarakat jarang yang menggunakan masker. Tak hanya itu, pemerintah juga terlalu simpang siur dalam mengambil kebijakan sehingga masyarakat mulai jenuh.

Berikut adalah contoh cuplikan grafis betapa simpang siurnya pejabat kita:

Vs

Vs

Vs

Foto: Dok. NarasiTv

Senada dengan Agus, Juru bicara Perhimpunan Epidemiolog Indonesia Masdalina Pane pun sepakat bahwa masyarakat sejatinya di lapangan  tak akan patuh dengan kebijakan larangan mudik jilid 2 ini.  Menurutnya berkaca dari ribuan riwayat kebijakan pengendalian Covid-19 yang telah dirilis, seharusnya pemerintah sudah bisa menilai dan mengevaluasi sebesar apa "daya ungkit" kebijakan tersebut mencegah virus.

Harapannya ke depan pemerintah bisa merumuskan kebijakan utuh nan efektif. Tapi secara fakta, pandangan Masdalina semua yang sudah berjalan jauh dari harapan. Baginya mudik sebenarnya bukan sebab dari akibat peningkatan virus, melainkan ada banyak faktor. Seperti halnya tracing cepat adalah cara ampuh untuk mendeteksi penyebaran virus. Sehingga bisa dipastikan apa tindakan yang harus dilakukan akan lebih terarah dan jelas.

Namun demikian dalih Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengapa keran wisata tetap diizinkan dibuka adalah mereka nantinya para penggiat wisata akan diawasi ketat untuk patuh terhadap prokes di setiap daerah. Ia meluruskan lantas tidak semua orang bisa keluar kota, melainkan membatasi pergerakan wisatawan di lingkup daerah. Jadi tak ada kata atau kalimat yang kemudian berwisata adalah alasan masyarakat untuk mudik ke luar kota.

Sebetulnya apa yang dikatakan Pak Menteri ini pun nampak hambar jika melihat prakteknya nanti. Itu sudah bisa dipastikan mengingat masyarakat mulai mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Terkait diskusi tersebut ada hal menarik yang menjadi perhatian saya, yakni di satu sesi Masdalina Pane menunjukan bahwa fakta libur panjang seperti Isra Miraj dan Hari Paskah, yang tak ada ribut-ribut mengenai pelarangan. Justru data angka beliau menampakan bahwa angka penularan Covid-19 itu menurun.

Dalam hal ini publik sudah bisa melihat betapa mirisnya pemerintah dalam menjalankan kebijakan tanpa ada evaluasi. Bahkan cenderung melanjutkan kebijakan gagal yang seakan "dibudayakan" dengan cara represif penuh hiasan denda hingga sanksi. 

Dampak panjang pelarangan mudik

Lepas dari diskusi singkat itu peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara melalui The Conversation menegaskan dengan adanya mudik pertumbuhan uang beredar tumbuh 10%.

Hal itu terlihat dari data Kementerian Perhubungan tahun 2019 bahwa perputaran uang mencapai Rp. 10 Triliun. Tak hanya itu pendapatan di sektor retail misalnya, omset mereka naik dengan rata-rata 30% dari hari biasa. 

Untuk itu jika larangan mudik kembali digunakan, jelas akan berdampak kritis bagi mereka yang kesehariannya bergantung pada retail dan bergerak di bidang transportasi. Asumsi penulis juga sepakat bahwa dengan larangan saja pemerintah tak akan mampu menekan Covid yang sudah terlanjur datang dan telat diantisipasi.

Alasannya publik memiliki jalan logika masing-masing dan caranya sendiri untuk mengakali semua kebijakan. Sehingga cara represif dengan memberi sanksi hingga denda nampak tidak manusiawi, karena secara de facto perumusan kebijakan pun kerap bertubrukan dan tak jelas apa maksud dan hasilnya.

Lebih baik di isu pelarangan mudik jilid 2 ini pemerintah harusnya tak perlu lagi menggunakan cara lama. Mengingat hasilnya yang hingga kini pun kurang jelas apa manfaatnya. Saya yakin publik sudah paham betul apa resiko jika tidak mamatuhi prokes selama pandemi. PR pemerintah selanjutnya sudah lebih fokus dalam mengembangkan model distribusi penyaluran vaksin.

Hingga saat ini  kabar seperti apa dan sebarapa keberhasilan distribusi vaksin pun belum menampakan hasil yang memuaskan. Tak hanya itu, upaya tracing jangan dihentikan dan hanya dijadikan rukun wajib di awal pandemi saja. Perlu dilanjutkan dengan cepat demi merumuskan kebijakan jangan sampai publik terlalu kecewa dan hilang rasa hormat terhadap pemerintah.

Editor: Wahyu Eko S.