Menerapkan Creative Problem Solving dalam Program Menteri Pendidikan

Berpikir kreatif dalam program Merdeka Belajar

Menerapkan Creative Problem Solving dalam Program Menteri Pendidikan

Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, dalam program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 memasukkan program Merdeka Belajar ke dalam cetak biru pendidikan yang sedang disusun. Lebih jauh, program Merdeka Belajar dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada para guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya.
 
Hal tersebut merupakan sebuah terobosan yang luar biasa. Selama ini, pendidikan dan pengajaran di sekolah formal di Indonesia hampir 100 persen mengandalkan panduan dari Departemen Pendidikan pusat. Beberapa dekade lalu sekolah-sekolah sudah mulai memasukkan pelajaran pilihan tergantung daerah masing-masing. Mata pelajaran pilihan ini umumnya disebut “muatan lokal.” Namun, “muatan lokal” ini ditentukan oleh Departemen Pendidikan di daerah.
 
Dalam program Merdeka Belajar, guru diharapkan untuk kreatif dan merencanakan apa yang akan diajarkan serta sistem penilaiannya. Sayangnya, kebiasaan bergantung pada instruksi pemerintah pusat membuat guru-guru menjadi bingung dan agak kehilangan arah dalam menjalankan program tersebut. Artinya, guru-guru tersebut tidak terbiasa berpikir kreatif dalam memecahkan masalah dan harus dilatih sebelum penerapan program ini dapat berjalan lancar.
 
Salah satu cara untuk belajar lebih kreatif adalah dengan melatih kemampuan creative problem solving (CPS).
 
Menurut buku “Creative Problem Solving & Decision Making in a System” karangan Andreas Chang dan William Chang, cara berpikir dengan CPS yang pertama kali digagas pada tahun 1940-an ini meliputi lima proses:
1. Proses identifikasi fakta
2. Proses menemukan masalah
3. Proses menemukan dan menuangkan gagasan
4. Proses mencari solusi
5. Proses menerima keputusan dan melaksanakannya
 
Tanpa disadari, sebetulnya kita sering menggunakan metoda CPS ini dalam hal sehari-hari yang tidak atau sedikit berkaitan dengan orang lain atau organisasi. Namun sebaliknya, di saat kita harus memecahkan masalah yang rumit dan berkaitan dengan orang lain atau organisasi, kita cenderung untuk menyerahkan penanganannya pada orang lain misalnya ketua organisasi. Hal ini paling terlihat saat rapat. Sejatinya rapat digunakan untuk brainstorming dalam melaksanakan lima proses CPS tersebut. Dengan demikian, solusi dan keputusan tersebut sudah melalui pandangan dari berbagai sisi.
 
Seringkali, yang terjadi adalah lebih banyak peserta rapat yang menyerahkan keputusan kepada peserta lain. Akibatnya, kadang-kadang ada sisi lain dari masalah tersebut yang tidak diantisipasi, sehingga solusi yang dihasilkan tidak optimum. Kembali lagi, CPS itu harus dilatih.
 
Lebih lanjut, CPS harus dilatih sejak dini sehingga saat dewasa, mereka menjadi orang yang terbiasa melakukan kelima proses pengambilan keputusan sesuai dengan CPS, mulai dari hal sehari-hari yang terkait dengan dirinya sendiri ataupun hal yang lebih besar yang berkaitan dengan orang banyak.
 
Memasukkan CPS dalam program pendidikan dapat dilakukan pada program terpusat atau pada program Merdeka Belajar. Saya pribadi berpendapat sebaiknya CPS dimasukkan pada program terpusat, dengan penyampaian yang dibebaskan pada sekolah masing-masing. Mengapa? Lebih karena penilaian CPS tidak dapat dilakukan dengan cara biasa, misalnya dengan ujian. Sejatinya, penilaian CPS dilakukan dengan memberikan persoalan dan melihat bagaimana mereka memecahkan persoalan tersebut. Tidak ada salah atau benar di sini.
 
Tentunya, dalam mengajarkan CPS ini, murid sebaiknya diberitahu dahulu secara rinci dan bertahap, mengapa mereka harus belajar hal ini dan apa yang diharapkan dari mereka.
 
Akan tetapi, bagaimana memasukkan CPS ke dalam kurikulum pusat apabila para guru sendiri tidak mengerti atau terbiasa memecahkan persoalan dengan menggunakan metoda CPS?
 
Dalam hal ini, Departemen Pendidikan harus menyadari bahwa sebelum memasukkan CPS ke dalam program pendidikan, seluruh guru mulai dari sekolah usia dini hingga sekolah menengah atas (dan yang setara) harus diberikan pelatihan dahulu. Pelatihan tersebut dapat berupa pelatihan langsung maupun tidak langsung (secara online), mengingat keterbatasan waktu dan lokasi sekolah yang meliputi kawasan yang sangat luas.
 
Buku yang ditulis oleh Andreas dan William Chang ini menerangkan CPS secara sederhana dan dapat dijadikan dasar untuk membuat pelatihan. Karena CPS harus dilatih dan digunakan secara terus menerus, maka sekolah-sekolah harus didorong untuk melaksanakan CPS dalam rapat-rapat guru dan pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan sekolah, guru, murid dan kegiatan belajar-mengajar. Di sini, peran Departemen Pendidikan sangat penting.
 
Di Amerika, pengenalan CPS dimulai sejak dini. Buku CPS for Kids: A Resource Book for Teaching Creative Problem Solving to Children, karangan Bob Eberle dan Bob Stanish, mengatakan bahwa CPS tidak dapat dipelajari hanya dengan membaca, tetapi harus dipraktikkan. Buku yang lain, How to Teach Problem Solving Skills - by Age Group yang diterbitkan oleh Big Life Journal, mengupas pentingnya mengajarkan CPS sejak dini dan sesuai dengan umur anak. Dengan demikian, kebiasaan memecahkan masalah dengan CPS dapat dibentuk sejak dini dan diterapkan oleh sang anak secara otomatis dan akan berlanjut hingga dia dewasa.
 
Lebih jauh lagi, sesuai dengan program pemerintah untuk memajukan pendidikan vokasi yang sesuai dengan keperluan industri, contoh-contoh serta metoda-metoda yang dijabarkan dalam buku Andreas dan William Chang merujuk pada praktik-praktik dalam industri terutama manufaktur. Contohnya, root cause analysis (RCA) yang dikembangakan oleh Saikichi Toyoda, pendiri Toyota Motor Corporation. Salah satu metoda yang juga populer dalam menemukan akar masalah adalah metoda 8D yang pertama kali diperkenalkan oleh Ford Motor Company dan dibuat berdasarkan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action). Artinya, mempunyai soft skills, yang salah satunya adalah CPS ini tentunya akan menjadi nilai tambah seseorang dalam berkompetisi di dunia kerja.
 
Saat ini, Swisscontact, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berpusat di Swiss mengadakan kerja sama dengan pemerintah Indonesia dan empat politeknik di Indonesia menjalankan Program Keterampilan untuk Daya Saing (Skills for Competitiveness). Program ini mengedepankan keterampilan sesuai dengan program-program vokasi yang ada pada politeknik-politeknik tersebut. Alangkah baiknya apabila pemerintah Indonesia, dalam hal ini Departemen Pendidikan, juga memasukkan program CPS pada saat yang bersamaan untuk lebih meningkatkan kualitas lulusan politeknik tersebut.
 
Pendek kata, melatih dan melakukan creative problem solving (CPS) sejak dini, mulai usia tiga tahun, sejatinya dapat membentuk manusia Indonesia yang kreatif dan berkualitas. Dapat bekerja sama dengan baik untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terdapat di masyarakat.