RUU Cipta Lapangan Pekerjaan: Antara Investasi dan Hak Asasi

RUU Cipta Lapangan Pekerjaan: Antara Investasi dan Hak Asasi

RUU Cipta Lapangan Pekerjaan: Antara Investasi dan Hak Asasi

Di awal tahun 2020, pemerintah Indonesia bersama wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang disibukkan dengan berbagai Rancangan Undang Undang (RUU) yang diharapkan dapat meningkatkan lagi investasi Indonesia. Salah satu di antaranya adalah RUU Cipta Lapangan Kerja (CILAKA).
 
Namun, jalan yang dilalui RUU CILAKA ini tidak semulus jalanan yang baru diaspal. Ada banyak penolakan dari berbagai pihak. Mulai dari pihak buruh sebagai pekerja, sampai pihak politisi, dan ahli hukum lainnya. Penolakan serikat pekerja dan buruh pun sudah terlihat lewat adanya demo-demo dan rencana aksi mogok nasional jika RUU CILAKA ini tetap disahkan.
 
Sebenarnya apa yang melatarbelakangi serikat pekerja dan buruh untuk menolak RUU CILAKA ini?
 
Jika diperhatikan, ada beberapa hal yang mencuat hingga kemudian menjadi permasalahan pada pasal-pasal yang ada di dalam RUU CILAKA. Pasal-pasal tersebut membuat gelombang penolakan RUU CILAKA terjadi di berbagai daerah.
 
Pertama adalah mengenai penghapusan denda bagi perusahaan yang telat membayar gaji pada pekerja. Sebelumnya, mengenai denda bagi perusahaan yang telat membayar gaji pada pekerja diatur pada UU No. 13 tahun 2003. Undang Undang No. 13 tersebut memberikan perlindungan kepada pekerja untuk mendapatkan haknya mendapatkan gaji tepat pada waktunya. Jika dengan adanya UU CILAKA yang kemudian menghapus UU No. 13 tahun 2013, menurut penulis, hal itu membuat negara menghianati hak pekerja. Bagaimanapun, ketika seorang pekerja sudah melaksanakan kewajibannya bekerja sebaik mungkin, maka mendapatkan gaji tepat waktu menjadi hak yang harus dilindungi.
 
Kedua adalah dihapuskannya upah minimum dan diganti dengan upah per jam. Bagi penulis, pemberlakuan upah per jam untuk buruh adalah salah satu bentuk eksploitasi perusahaan terhadap pekerja. Dengan memberlakukan upah per jam, pekerja atau buruh dituntut untuk terus bekerja layaknya seperti mesin. Hal ini tentu saja membuat pekerja dan buruh menolak peraturan ini. Lagi-lagi masalah upah menguntungkan investor atau perusahaan.
 
Ketiga, adanya peraturan yang memudahkan perusahaan untuk mem-PHK pekerja. Adanya sistem pekerja kontrak dan outsourcing yang biasa disebut sebagai prekariat membuat perusahaan mudah untuk memutus kerja secara sepihak tanpa pesangon. Bukan hanya itu, prekariat memiliki jangka waktu bekerja yang sangat singkat dan tidak memiliki jaminan sosial. Jika perusahaan sudah tidak memerlukan, maka dengan semena-mena bisa langsung dipecat. Ketidakpastian pekerjaan ini tentu membuat was-was pekerja dan buruh. Hal ini tentu bertentangan dengan hak asasi dan menguntungkan perusahaan.
 
Keempat adalah dihapuskannya kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan cuti melahirkan dan cuti haid. Salah satu hak asasi yang dimiliki oleh pekerja wanita adalah mendapatkan cuti saat melahirkan dan haid. Tentunya dengan mempertimbangkan kondisi kepayahan seorang wanita saat melahirkan. Jika RUU CILAKA ini tetap disahkan dengan menghilangkan kewajiban perusahaan untuk memberikan cuti hamil dan haid, maka hal ini juga merupakan pelanggaran hak asasi oleh negara. Karena dengan penghapusan kewajiban tersebut, negara seolah-olah memberikan lampu hijau untuk membolehkan perusahaan bertindak sewenang-wenang terhadap pekerja wanita.
 
Di era digital, di mana pasar bebas semakin berkembang saat ini, merupakan hal yang dapat dimaklumi jika negara dalam hal ini pemerintah, ingin membuka investasi besar-besaran di Indonesia. Hal ini juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja Indonesia di perusahaan-perusahaan yang berdiri. Sehingga diharapkan mampu mengurangi pengangguran yang ada.
 
Hak-hak asasi para pekerja yang diatur dalam hukum tertinggi Indonesia, yaitu Undang Undang Dasar 1945 (UUD 45) pasal 27 ayat 2 berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan.”
 
Jika merujuk pada UUD 45 pasal 27 ayat 2 di atas, maka RUU CILAKA ini seharusnya diubah menjadi lebih melindungi hak pekerja di antara derasnya investasi, baik dari dalam negeri ataupun investasi asing. Jangan hanya karena dalih membuka dan mempermudah investor untuk datang ke Indonesia, malah menggadaikan nasib pekerja dan warga negara.
 
Alih-alih ingin membuka investasi lebih mudah dengan Rancangan Undang Undang Cipta Lapangan Kerja ini, maka negara seharusnya mencari solusi untuk melindungi warga negaranya dari pelanggaran hak asasi yang dilakukan perusahaan terlebih dahulu. Karena sejatinya, sebuah negara seharusnya melindungi warganya.
 
Menurut penulis, jika pemerintah serius ingin mempercepat adanya investasi di Indonesia, maka seharusnya pemerintah memperbaiki dulu kondisi politik, korupsi, dan mafia yang merajalela. Karena ketidakhadiran investor ke Indonesia bukanlah murni karena faktor pesangon ataupun hak pekerja lainnya. Akan tetapi, mengutip dari World Economic Forum yang mengatakan dua hambatan utama investor enggan datang ke Indonesia adalah masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. Masalah dasar itu terdapat pada kondisi politik dan sistem investasi di Indonesia yang tidak memberi kepastian.
 
Penulis berharap semoga negara dalam hal ini pemerintah dan wakil rakyat dapat dengan adil memutuskan permasalahan pekerja dan buruh ini. Karena tidak akan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, jika pekerja tidak mendapat kepastian pekerjaan dan penghasilan.
 
Akibat dari ketidakpastian pekerjaan dan penghasilan ini adalah daya beli rakyat semakin menurun. Bukan tidak mungkin menyebabkan tingkat kemiskinan semakin bertambah dan pengangguran akibat PHK semakin banyak. Bahkan, generasi-generasi setelah ini akan semakin disulitkan dengan peraturan-peraturan mengenai pekerja yang tidak memanusiakan manusia.
 
Selanjutnya, untuk para prekariat yang sedang memperjuangkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Penulis sangat mendukung untuk bersama memperjuangkan hak di negeri sendiri. Namun, ada baiknya jika kita mempersiapkan sedari dini untuk menghadapi sesuatu yang paling buruk sekalipun.
 
Di tengah era modern dan digitalisasi, banyak sekali hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan dan kemampuan. Peningkatan keilmuan dan kemampuan ini tentunya menjadi nilai tambah dan nilai jual kita pada perusahaan.
 
Alih-alih bekerja untuk perusahaan, dengan kemampuan dan keilmuan yang tinggi, kita bisa membuka perusahaan sendiri dan menciptakan lapangan kerja. Hal itu pastinya lebih menguntungkan dan lebih bermanfaat untuk masyarakat.
 
Semoga warga negara Indonesia tetap menjadi tuan rumah di tanah sendiri. Kita mencari lahan pekerjaan dengan jati diri bangsa Indonesia. Bukan sebagai budak perusahaan asing yang berada di Indonesia. Apalagi menjadi keset yang bisa diatur dan diinjak.[]