Silang Sengkarut Peristiwa dan Isu Terorisme, Kerap Dijadikan Kendaraan Publikasi

Indonesia belum genap setangah tahun kembali diguncangkan dengan tindakan terorisme. Mirisnya peristiwa itu terjadi ketika jemaat gereja katedral Makasar sedang melakukan ibadat, lalu diluluhlantahkan dengan bom ikan yang digunakan oleh pelaku.

Silang Sengkarut Peristiwa dan Isu Terorisme, Kerap Dijadikan Kendaraan Publikasi
Ilustrasi peristiwa dan isu terorisme, foto: dok. KajianPustaka

Bitjournal.id--Indonesia belum genap setangah tahun kembali diguncangkan dengan tindakan terorisme. Mirisnya peristiwa itu terjadi ketika jemaat gereja katedral Makasar sedang melakukan ibadat, lalu diluluhlantahkan dengan bom ikan yang digunakan oleh pelaku.

Kabar serangan teror ini pun menjamur diberbagai kanal media. Akibatnya publik pun merasa cemas dan geram atas tindakan terorisme tersebut. Tak hanya publik, Presiden pun sangat menyangkan dari tindakan terorisme itu.

Lantas atas kejadian sadis tersebut, publik mengingatnya sebagai duka toleransi yang tak kunjung bertemu ujungnya. Perlu diingat tindak terorisme itu terjadi pada Minggu, 28 Maret 2021 dan beruntung tak ada korban jatuh untuk masyarakat sekitar.

Di sini aparat melaporkan hanya ada 2 korban tewas, yakni si pelaku itu sendiri. Lagi-lagi dalam hal ini pemerintah perlu betindak cepat. Lantaran dogma terorisme terus membanyangi gerak toleransi yang selalu digemakan oleh pemerintah. Baik itu yang tertuang di UU hingga di peraturan pemerintah itu sendiri.

Bukti lain bahwa Indonesia masih kalah cepat adalah munculnya serangan teror yang diarahkan langsung ke Mabes Polri oleh seorang wanita berinisial ZA. Betapa tidak, nyatanya peristiwa penyerangan ZA ke Mabes Polri hanya selisih 3 hari. Yang paling tragis adalah si ZA dalam upaya penyerangan itu hanya bersenjatakan airsoft gun, di mana senjata tersebut merupakan senjata latih taktis dan tidak membahayakan.

Bertolak dari dua tindak terorisme tersebut, tak sedikit yang mulai berasumsi. Mulai dari rekayasa hingga upaya pemerintah untuk menutupi beberapa kasus. Melihat hal ini sebenarnya miris, karena iklim flow information Indonesia kerap digunakan untuk kepentingan politik. Hal ini terlihat dari marak tersebarnya konten narasi, vidio, sampai foto editing yang berupaya menjatuhkan rezim dari pihak oposisi.

Bisa dibilang kehebohan tindak terorisme di gereja Katedral Makasar dan upaya penyerangan ZA di Mabes Polri adalah "keyword" yang memiliki nilai trafik pembaca melimpah. Sehingga sangat mungkin hal itu digunakan sebagai kendaraan untuk melancarkan serangan politik ataupun agenda tertentu.

Sangat disayangkan memang, dan fakta dari dogma terorisme itu nyata. Bahkan telah memakan banyak korban. Dulu, peristiwa bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002 adalah salah satunya yang menggambarkan betapa keji dogma terorisme itu berkembang.

Isu terorisme kerap dijadikan lahan kampanye

Publik belum lupa akan konflik Cebong-Kampret yang sempat familiar di hegomoni politik pemilihan Presiden. Konstelasi politik ini nampak saat Joko Widodo dan Prabowo Subianto hadir sebagai kandidat debat Pilpres.

Mereka sepakat, bahwa ekonomi adalah akar dari tindak terorisme yang terjadi di berbagai daerah. Padahal jika melihat laporan Mirra Noor Milla Associate profesor fakultas psikologi Universitas Indonesia. Melalui The Conversation, dia menjelaskan bahwa insentif ekonomi untuk para napi ekstrimis terorisme yang dilakukan pemerintah ini tidaklah efektif.

Mila menjelaskan cara itu bisa memungkinkan resitensi lain dari para napi, yang sudah beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan adalah perintah Tuhan. Bernilai suci dan bukan masalah materi yang dibutuhkan untuk mengatasi terorisme.

Di sini Mila juga menambahkan, dari penelitian yang ia lakukan di tahun 2015-2017 di 59 lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Dari hasil analisis dan pengamatan, entah itu wawancara dan diskusi dari 200 napi teroris. Ia menemukan bahwa bantuan uang atau ekonomi bukanlah solusi. Karena keyakinan mereka tetap teguh. Lalu, problem ekonomi bukan alasan utama mereka untuk melakukan tindak terorisme.


Dengan dalih kemanusiaan, akhirnya pemerintah masih menggunakan cara tersebut. Termasuk salah satunya adalah keluarga korban yang terduga teroris. Namun demikian, harusnya pemerintah melakukan peninjauan ulang dengan berbagai riset. Sebagai upaya pencegahan terstruktur dari bahaya laten dogma terorisme.