Titik Terang Polemik Pemakaian Hijab di Sekolah

Polemik penggunaan hijab di sekolah kembali terjadi. Dalam kasus ini beberapa tokoh elemen masyarakat turut bersuara, hingga diturunkanya SKB oleh 3 Menteri. Dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan agar terwujudnya pendidikan merdeka dan menyenangkan.

Titik Terang Polemik Pemakaian Hijab di Sekolah
hijab. foto: dok.pixabay

Bitjournal.id--Polemik pemaksaan jilbab kepada siswi Kristen di SMK Negeri 2 Padang, berbuntut pada penerbitan regulasi SKB 3 Menteri oleh kementerian terkait. Sebelumnya warganet telah dibuat heboh oleh Elianu Hia lantaran postingannya di media sosial Fecebook.

Dalam video yang beredar, Elianu berusaha menjelaskan bahwa  anaknya adalah non-muslim sehingga cukup terganggu dengan keharusan mengenakan jilbab di sekolah. Perselisihan terjadi antara Elianu dan salah seorang guru (Rusmadi). Elianu membantah bahwa terdapat peraturan bahwa siswi non-muslim juga harus menggenakan jilbab.

Terkait beredarnya video tersebut, kepala sekolah setempat telah meminta maaf. Serta memberikan pernyataan, bahwa tidak pernah memaksa siswi non-muslim untuk mengenakan jilbab.

Beredarnya polemik ini berhasil menuai beberapa tanggapan. Wakil Ketua Umum MUI pun turut bersuara, Anwar Abbas mengatakan bahwa niat SMK Negeri 2 Padang sebenarnya baik. Lantaran ingin agar siswinya nampak seragam.

Namun ia juga memberikan pernyataan agar tidak memaksa siswi non-muslim mengenakan jilbab. Sebelum polemik ini beredar, Anwar mengaku pernah melihat beberapa siswi non muslim mengenakan jilbab. Hal demikian tidak menjadi persoalan, bila tidak berdasarkan paksaan.

Kembali, Anwar meyakini bahwa tidak ada paksaan dari kepala sekolah untuk mengenakan jilbab. Penggunaan jilbab oleh siswi non-muslim dapat terjadi karena pergaulan. Karena melihat teman satu perkumpulannya mengenakan jilbab, maka mereka—siswi non-muslim pun ingin memakainya.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa isu intoleransi antar umat beragama bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Kebijakan penggunaan jilbab di sekolah umum dinilai tidak tepat, karena dianggap menganggu prinsip kebhinekaan. Kecuali sekolah di Aceh, karena memiliki kekhususan yang diatur dalam kewenangan tertentu.

SKB 3 Menteri. Foto: dok.instagram @kemdikbud.ri

 SKB 3 Menteri. Foto: dok.instagram @kemdikbud.ri

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan keputusan bersama tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Dalam penerbitannya pada Rabu, 3 Februari 2021. SKB 3 menteri memperoleh keputusan yakni sebagai berikut :

  1. Keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda);
  2. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: a) seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau b) seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
  3. Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama;
  4. Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.
  5. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar yaitu: a) Pemda memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan, b) gubernur memberikan sanksi kepada bupati/walikota, c) Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur, d) Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya.
  6. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Terkait keputusan tersebut semoga tidak ada lagi polemik serupa. Sekolah seharusnya menjadi tempat merdeka dan menyenangkan bagi peserta didik.

Editor: Wahyu Eko S.