Berikut 3 Manfaat dari UU Data Pribadi di Tengah Isu Penjualan Data Konsumen

Dengan adanya UU PDP ini masyarakat tidak perlu lagi takut mengalami penipuan melalui pesan singkat, maupun telepon yang menawarkan kartu kredit.

Berikut 3 Manfaat dari UU Data Pribadi di Tengah Isu Penjualan Data Konsumen
Ilustrasi keamanan data pribadi konsumen, foto: dok. Freepik

Bitjournal.id—Pemerintah saat ini tengah membahas UU PDP atau Undang-undang Data Pribadi, yaitu sebuah Undang-Undang yang dirancang untuk melindungi hak data pribadi warga Indonesia.

Dengan adanya Undang-undang ini masyarakat tidak perlu lagi mengalami penipuan melalui pesan singkat, maupun telepon yang menawarkan kartu kredit. Terlebih peristiwa yang kerap terjadi adalah saat konsumen pasrah ketika harus mengumpulkan dan memalsukan data pribadi setiap berinteraksi dengan sebuah aplikasi atau laman tertentu di internet. 

Tujuan utama Undang-undang PDP adalah untuk melindungi hak data pribadi, agar tidak disalahgunakan oleh pihak tau oknum tertentu. Adanya perlindungan ini, memungkinkan masyarakat untuk mengetahui tujuan dari pengumpulan data pribadi mereka.

Baca juga: Momen Bulan Ramadhan & Lebaran: Kesempatan untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM

Apakah akan digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, ataukah akan digunakan dan dijual kepada pihak ketiga. Selain itu, masyarakat juga akan diberikan pilihan untuk menolak memberikan informasi terkait data pribadi mereka kepada siapa pun dan masyarakat juga bisa meminta kepada perusahaan yang bersangkutan untuk menghapus data pribadi mereka.

Di era digital saat ini informasi menyangkut data pribadi sangat berharga. Karena data pribadi konsumen akan sangat membantu perusahaan mengembangkan bisnisnya dan mengarahkan target pemasaran.

Sebuah data akan memberikan kejelasan dalam pengambilan keputusan, sehingga produk dan jasa akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Tak mengherankan, jika menyebut data sebagai “minyak baru” dalam ekonomi digital. 

Mengetahui fakta betapa berharganya sebuah data, berikut adalah manfaat yang bisa didapat masyarakat apabila UU PDP benar-benar disahkan:

  1. Masyarakat berhak memilih akan memberikan informasi apa saja kepada aplikasi atau laman internet

Pengendali data diwajibkan memberikan pilihan kepada pemilik untuk memutuskan apakah akan memberikan data mereka atau tidak. Hal ini tercantum dalam General Data Protection Regulation, sebuah regulasi di Uni Eropa yang menjadi rujukan bagi banyak regulasi perlindungan terkait data pribadi.

  1. Masyarakat berhak menghapus atau memperpanjang data pribadi yang disimpan oleh perusahaan

Dalam General Data Protection Regulation juga memungkinkan masyarakat untuk menghapus atau memperpanjang data pribadi mereka yang tersimpan dalam database perusahaan. Perlindungan ini juga ditemukan dalam hukum yang mengatur perlindungan terkait data pribadi warga California di Amerika Serikat. 

  1. Melindungi masyarakat ketika bersengketa dengan perusahaan besar

Manfaat lain yang dapat dirasakan masyarakat dengan adanya UU PDP adalah jika suatu saat mereka harus berinteraksi dengan pengendali data seperti media sosial, marketplace, aplikasi game, ataupun sebuah badan publik guna menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara. Tentu relasi kuasa yang tidak seimbang itu bisa saja merugikan masyarakat karena adanya potensi pelanggaran yang mungkin saja dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut. Hal ini tentu memerlukan tindakan yang tegas, adil, dan transparan dari negara. 

Pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) PDP ini diperkirakan akan selesai pada awal tahun 2021. Namun, mandek karena pemerintah dan DPR belum menemui kesepakatan terkait siapakah yang akan menjadi otoritas penegak UU PDP ini, apakah sebuah komisi independen atau lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika misalnya, lembaga tersebut ingin UU PDP berada di bawah kendalinya. Tapi usul hanya sekedar angin lalu, hal itu dibuktikan bahwa seluruh fraksi DPR ingin otoritas tersebut dipegang oleh komisi independen dan sesuai standar internasional.

Adanya perdebatan ini semakin menunda pengesahan UU PDP yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Semoga pemerintah segera melanjutkan pembahasan RUU PDP sebagai wujud perlindungan terhadap hak warga negara Indonesia terkait penggunaan data pribadi. 

Sumber: Theconversation Indonesia

Editor: Wahyu Eko S.